Syarat Mutlak Perceraian di Pengadilan

Berdasarkan undang-undang yang berlaku maka dapat dirumuskan syarat-syarat mutlak perceraian di pengadilan adalah: Kelengkapan berkas-berkas dan Kehadiran saksi.

Berikut penjelasannya;

I. Kelengkapan berkas-berkas:

1. Akta perkawinan/buku nikah (ASLI, bukan photocopy);
2. Akta lahir anak;
3. KTP & KK; dan
4. Bukti-bukti pendukung lainnya.

II. Kehadiran saksi:

Kehadiran saksi pada sidang acara pembuktian adalah suatu keharusan dalam proses cerai di pengadilan.

1. Minimal dua orang saksi ditampilkan pada saat sidang pembuktian saksi;
2. Saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan perkara yang dialami si istri (atau si suami);
3. Saksi adalah orang yang melihat dan/atau mendengar permasalahan atau alasan cerai;
4. Saksi biasanya adalah: anggoga keluarga (orang tua/saudara kandung/sepupu, dsb) dan kerabat dekat (sahabat/baby sitter/driver, dsb).

Perceraian Tidak Memerlukan Tandatangan/Persetujuan Suami

Banyak situasi masalah perceraian yang membingungkan pada proses perceraian di pengadilan. Salah satunya adalah, banyaknya sangkaan orang yang mengira suatu perceraian itu harus memerlukan tandatangan suami/persetujuan suami (atau tandatangan si istri). Hal tersebut adalah pemikiran yang salah!

Proses cerai di pengadilan sama sekali tidak memerlukan izin atau persetujuan atau tandatangan si suami (si istri). Pihak yang ingin cerai hanya perlu membuat surat gugatan cerai dan mendaftarkannya di pengadilan berwenang.
Bilamana pihak Tergugat tidak akan pernah mau datang ke pengadilan maka proses perceraian di pengadilan dapat terus terlaksanan tanpa kehadiran si Tergugat, dan hal ini tetap syah menurut hukum negara Indonesia.

Tidak Ada Yang Namanya "Formulir Perceraian"

Banyak orang salah sangka dimana jika seseorang ingin mengajukan gugatan cerai maka ia tinggal datang ke pengadilan dan mengisi formulir gugatan cerai, itu adalah pemikiran yang salah.
Baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negri tidak menyediakan formulir/pendaftaran perceraian. Pengadilan hanya menerima pendaftaran surat gugatan cerai.
Jadi, bagi seseorang yang ingin mengajukan gugatan cerai maka ia seharusnya terlebih dahulu membuat (surat) gugatan cerai lalu kemudian gugatan cerainya tersebut didaftarkan di pengadilan yang berwenang.
Bagaimana cara membuata gugatan cerai yang baik dan benar, dapat dilihat di www.masalahperceraian.com

Undang-undang atau peraturan yg penting dlm proses cerai

Undang-undang atau peraturan yg digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

1. UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan

- Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail krn tidak membedakan cara

perceraian agama Islam dan yg non-Islam)

- bagi yg non-Islam maka peraturan tata cerai-nya berpedoman pada UU No.1 Th 74 ini

2. Kompilasi Hukum Islam

- bagi pasangan nikah yg beragama Islam, maka dlm proses cerai peraturan yg digunakan

adalah Kompilasi Hukum Islam)

3. PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 74

- mengatur detail tentang pengadilan mana yg berwenang memproses perkara cerai

- mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik

4. UU No. 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT)

- bagi seseorang yg mengalami kekerasan/penganiyaan dalam rumah tangganya maka

kuasailah UU ini